Posts in category: Berita

SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar audiensi bersama Suara Merdeka pada Senin (23/2/2026) terkait penguatan Gerakan Santri Menulis (GSM). Program ini akan diwujudkan melalui sarasehan jurnalistik dan literasi media di sejumlah pondok pesantren serta perguruan tinggi di Jawa Tengah.

Audiensi tersebut dihadiri jajaran redaksi dan manajemen Suara Merdeka, di antaranya Pemimpin Redaksi Agus Toto Widyatmoko, Sekretaris Redaksi Setiawan Hendra Kelana, Koordinator GSM Agus Fathuddin Yusuf, Direktur Bisnis Bambang Pulunggono, Manajer Marcomm Indah Suciana, serta wartawan Eko Edi. Hadir pula perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yakni Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Biro Kesejahteraan Rakyat, serta Dinas Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap Gerakan Santri Menulis. Program ini dinilai mampu meningkatkan literasi, kemampuan menulis, serta kompetensi jurnalistik santri di era digital.
Menurutnya, jurnalistik menjadi program strategis dalam membangun budaya literasi, mengasah kemampuan berpikir kritis, sekaligus memperkuat karakter santri agar lebih adaptif terhadap perkembangan informasi.

Sementara itu, perwakilan Suara Merdeka menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra strategis dengan membuka ruang publikasi bagi karya-karya santri, sekaligus memberikan pendampingan teknis di bidang jurnalistik.

Mendukung hal tersebut, Kepala Dinas Arpus Jawa Tengah Rahmah Nur Hayati tengah menyiapkan program penguatan literasi di Jawa Tengah termasuk untuk kalangan santri.
Ke depan, pelaksanaan GSM melibatkan media di Jawa Tengah sebagai mitra. Keterlibatan tersebut mencakup pendampingan, pelatihan, serta penyediaan narasumber dari kalangan praktisi media.
Audiensi ini menjadi langkah awal sinergi apik antara pemerintah daerah dan media dalam memperkuat gerakan literasi santri di Jawa Tengah, dengan harapan melahirkan generasi santri yang kritis, kreatif, dan melek media.

Semarang — Senin, 23 Februari Komisi X DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Semarang guna menyerap aspirasi serta menghimpun masukan strategis terkait pendidikan, kebudayaan, riset dan inovasi, statistik, serta literasi. Kegiatan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan dan legislasi DPR RI terhadap kebijakan nasional di sektor-sektor tersebut.Kunjungan kerja tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi X DPR RI, Mei Esti Wijayanti, S.H., didampingi Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hj. Imatul, S.Sos., M.M., serta dihadiri sejumlah anggota lintas fraksi. Turut hadir dalam kegiatan ini perwakilan Bupati Semarang, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah , LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah, PGRI, KONI, KNPI, Kwartir Daerah, Organisasi Kepemudaan, serta budayawan. Dalam pertemuan tersebut, Komisi X DPR RI menyampaikan perkembangan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang akan dilakukan melalui metode kodifikasi. Sejumlah isu krusial mengemuka dalam penyusunan awal revisi UU Sisdiknas, antara lain ketentuan anggaran pendidikan sebesar 20 persen, wacana wajib belajar 13 tahun, sentralisasi pengelolaan guru, serta penguatan perlindungan bagi tenaga pendidik.Selain itu, Komisi X DPR RI juga membahas urgensi revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Regulasi tersebut dinilai belum mampu menjawab tantangan era digital dan big data, belum optimal dalam perlindungan data pribadi, serta masih lemah dalam koordinasi dan integrasi data antar-lembaga. Revisi UU Statistik diharapkan dapat menghasilkan data nasional yang lebih akurat, terpercaya, dan relevan sebagai dasar perumusan kebijakan publik.Dari sisi daerah, Pemerintah Kabupaten Semarang menyampaikan kondisi pendidikan dan literasi yang masih menghadapi tantangan. Meski angka Harapan Lama Sekolah mencapai 13,23 tahun dan relatif setara dengan capaian nasional, Rata-rata Lama Sekolah masih berada di angka 8,16 tahun, di bawah rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan, terutama melalui penguatan literasi dan peran perpustakaan daerah.Dalam kesempatan tersebut, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Semarang menyampaikan sejumlah kebutuhan kepada Komisi X DPR RI, antara lain pembangunan fisik gedung perpustakaan daerah, pengadaan sarana dan prasarana mobil perpustakaan keliling, penambahan koleksi buku dan e-book, serta penguatan sumber daya pengelola perpustakaan umum dan khusus.Kunjungan kerja reses ini diharapkan dapat menjadi dasar penguatan kebijakan nasional yang lebih berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan, literasi, riset, dan kebudayaan, sekaligus menjawab kebutuhan nyata daerah secara berkelanjutan.

Semarang – Harmonisasi Program Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Kamis (29/1/2026), di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Gubernuran Jawa Tengah.

Kegiatan bertema “Ngopeni Nglakoni Arsip dan Literasi Menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan” tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno. Dalam sambutannya, disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik sektor perpustakaan sebesar Rp17,6 miliar untuk tahun anggaran 2026.

Sekda Jateng menegaskan bahwa anggaran tersebut merupakan amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung peningkatan literasi masyarakat serta penguatan layanan perpustakaan di Jawa Tengah.

Pada kesempatan yang sama, dilakukan penyerahan simbolis DAK Nonfisik sektor perpustakaan dari Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Prof. Aminudin Aziz, kepada Sekda Jawa Tengah, yang disaksikan oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Dr. Mego Pinandito, serta Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Rahmah Nur Hayati.

Dalam sambutannya, Kepala Perpusnas menyampaikan bahwa Perpusnas saat ini menetapkan tiga program prioritas nasional. Pertama, penguatan budaya baca dan literasi. Menurutnya, literasi hanya dapat tumbuh apabila budaya baca tersedia dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Ketua Kwarda Jawa Tengah juga menyampaikan materi mengenai Saka Pustaka dan peran Gerakan Pramuka dalam mendukung penguatan kearsipan dan perpustakaan. Gerakan Pramuka dipandang memiliki posisi strategis dalam menanamkan budaya literasi, khususnya di kalangan generasi muda.

Ketua Kwarda Jawa Tengah menyampaikan bahwa keterlibatan Pramuka dalam isu kearsipan dan perpustakaan merupakan bagian dari kontribusi nyata dalam pembangunan sumber daya manusia.

Semarang – Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah terus melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berprinsip Good Governance. Komitmen tersebut diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah setiap tahun.

Pada tahun 2025, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah kembali berhasil mempertahankan predikat Badan Publik Informatif untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Selain itu, instansi ini juga meraih nilai tertinggi pada kategori Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan skor 90,59.

Capaian tersebut menjadi bukti konsistensi dan keseriusan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan layanan informasi publik yang akuntabel, terbuka, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Launching RUKOKU: Inovasi Layanan Konsultasi Keuangan Dinarpus Jateng

Semarang – Subbagian Keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah meluncurkan inovasi layanan terbaru bernama RUKOKU (Ruang Konsultasi Keuangan) pada kegiatan launching yang dirangkaikan dengan sosialisasi kepada seluruh pemangku kegiatan di lingkungan Dinarpus Jateng.

RUKOKU hadir sebagai ruang konsultasi yang memberikan layanan pendampingan dan konsultasi keuangan secara mudah, cepat, tepat, dan terpercaya. Melalui layanan ini, Subbag Keuangan berupaya meningkatkan pemahaman serta kualitas pengelolaan administrasi keuangan bagi seluruh unit kerja.

Dalam kegiatan tersebut, tim Subbag Keuangan menjelaskan tujuan, manfaat, serta mekanisme pelaksanaan layanan RUKOKU yang dirancang untuk membantu pelaksana kegiatan dalam proses administrasi keuangan, penyusunan laporan, serta penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui inovasi RUKOKU, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan, guna mendukung terwujudnya pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.

Surakarta – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan kembali komitmennya dalam menjaga dan melestarikan arsip sebagai memori kolektif bangsa. Hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang menegaskan bahwa penyelamatan arsip merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat.

Di tengah era revolusi industri 4.0, pengelolaan arsip menghadapi tantangan besar untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi dan budaya masyarakat yang menuntut segala sesuatu berjalan cepat, fleksibel, dan efisien. Tantangan ini mendorong perlunya revolusi arsip melalui digitalisasi sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan transformasi digital, dengan tujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Sebagai tindak lanjut dari berbagai kegiatan sebelumnya — Koordinasi dan Penaksiran Kondisi Arsip Pusat Rehabilitasi Prof. Dr. Soeharso (20 Mei 2025), Workshop Restorasi Arsip (2 September 2025), dan Workshop Digitalisasi Arsip (8 September 2025) — maka digelar Workshop SIKN/JIKN.

Kegiatan ini memiliki arti penting dalam mendukung implementasi e-government dengan menyediakan akses arsip yang transparan dan akuntabel bagi publik. Selain itu, workshop bertujuan memperkuat jaringan antar lembaga kearsipan (simpul jaringan) untuk mendukung pengelolaan arsip yang terintegrasi, sekaligus meningkatkan transparansi dan akses publik terhadap arsip Pusat Rehabilitasi Prof. Dr. Soeharso Surakarta melalui SIKN/JIKN.

Dalam sambutannya, penyelenggara menyampaikan bahwa acara ini merupakan bagian dari hasil kerja sama antara Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI) Wilayah Jawa Tengah dengan UNESCO. Sinergi ini diapresiasi penuh sebagai langkah nyata dalam menjaga kelestarian arsip-arsip bersejarah, khususnya arsip Rehabilitasi Centrum Prof. Dr. R. Soeharso.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyampaikan terima kasih atas dukungan dan partisipasi semua pihak dalam kegiatan ini. Melalui workshop SIKN/JIKN, diharapkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan semakin meningkat, serta terwujud sistem kearsipan nasional yang modern, efisien, dan bermanfaat bagi kepentingan negara dan masyarakat.

“Mari kita bersama-sama menjaga dan mengembangkan memori kolektif bangsa agar dapat menjadi bekal berharga untuk masa depan,” demikian disampaikan dalam penutupan acara.