Dinas Arpus Jateng Tingkatkan Kualitas Implementasi Srikandi

Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui sistem kearsipan digital Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis).
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pembinaan, Pengembangan, dan Pengawasan Kearsipan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Tri Yuni Atmojo, dalam kegiatan In House Training (IHT) yang digelar di Semarang, Selasa (24/2/2026).
“Sebanyak 100 persen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jawa Tengah telah menggunakan aplikasi Srikandi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, aplikasi Srikandi menjadi landasan utama dalam pengelolaan arsip digital yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, penerapan Srikandi juga berdampak pada efisiensi dan efektivitas anggaran karena dapat mengurangi penggunaan kertas dan tinta.

Kegiatan IHT yang diselenggarakan selama dua hari ini secara khusus ditujukan bagi arsiparis dan pegawai Dinas Arpus Jateng guna meningkatkan kompetensi, sekaligus memperkuat pembinaan implementasi Srikandi di seluruh wilayah Jawa Tengah.
Sejalan dengan program digitalisasi arsip Gubernur Jawa Tengah, Dinas Arpus Jateng terus mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas penggunaan Srikandi. Saat ini, pemanfaatan aplikasi tersebut tidak hanya dilakukan oleh OPD, tetapi juga telah menjangkau seluruh Pemda Kabupaten-Kota, BUMD, KONI, Baznas, serta sejumlah lembaga lainnya.
Pasca kegiatan IHT, Dinas Arpus Jateng menargetkan peningkatan kualitas layanan Srikandi agar semakin optimal dan mampu mendorong seluruh instansi serta lembaga pemerintahan untuk mengimplementasikan sistem kearsipan digital secara menyeluruh.

Jawa Tengah Menguatkan Sinergi Gerakan Santri Menulis

SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar audiensi bersama Suara Merdeka pada Senin (23/2/2026) terkait penguatan Gerakan Santri Menulis (GSM). Program ini akan diwujudkan melalui sarasehan jurnalistik dan literasi media di sejumlah pondok pesantren serta perguruan tinggi di Jawa Tengah.

Audiensi tersebut dihadiri jajaran redaksi dan manajemen Suara Merdeka, di antaranya Pemimpin Redaksi Agus Toto Widyatmoko, Sekretaris Redaksi Setiawan Hendra Kelana, Koordinator GSM Agus Fathuddin Yusuf, Direktur Bisnis Bambang Pulunggono, Manajer Marcomm Indah Suciana, serta wartawan Eko Edi. Hadir pula perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yakni Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Biro Kesejahteraan Rakyat, serta Dinas Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap Gerakan Santri Menulis. Program ini dinilai mampu meningkatkan literasi, kemampuan menulis, serta kompetensi jurnalistik santri di era digital.
Menurutnya, jurnalistik menjadi program strategis dalam membangun budaya literasi, mengasah kemampuan berpikir kritis, sekaligus memperkuat karakter santri agar lebih adaptif terhadap perkembangan informasi.

Sementara itu, perwakilan Suara Merdeka menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra strategis dengan membuka ruang publikasi bagi karya-karya santri, sekaligus memberikan pendampingan teknis di bidang jurnalistik.

Mendukung hal tersebut, Kepala Dinas Arpus Jawa Tengah Rahmah Nur Hayati tengah menyiapkan program penguatan literasi di Jawa Tengah termasuk untuk kalangan santri.
Ke depan, pelaksanaan GSM melibatkan media di Jawa Tengah sebagai mitra. Keterlibatan tersebut mencakup pendampingan, pelatihan, serta penyediaan narasumber dari kalangan praktisi media.
Audiensi ini menjadi langkah awal sinergi apik antara pemerintah daerah dan media dalam memperkuat gerakan literasi santri di Jawa Tengah, dengan harapan melahirkan generasi santri yang kritis, kreatif, dan melek media.

Komisi X DPR RI Tegaskan Komitmen Kuatkan Pendidikan dan Literasi

Semarang — Senin, 23 Februari Komisi X DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Semarang guna menyerap aspirasi serta menghimpun masukan strategis terkait pendidikan, kebudayaan, riset dan inovasi, statistik, serta literasi. Kegiatan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan dan legislasi DPR RI terhadap kebijakan nasional di sektor-sektor tersebut.Kunjungan kerja tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi X DPR RI, Mei Esti Wijayanti, S.H., didampingi Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hj. Imatul, S.Sos., M.M., serta dihadiri sejumlah anggota lintas fraksi. Turut hadir dalam kegiatan ini perwakilan Bupati Semarang, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah , LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah, PGRI, KONI, KNPI, Kwartir Daerah, Organisasi Kepemudaan, serta budayawan. Dalam pertemuan tersebut, Komisi X DPR RI menyampaikan perkembangan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang akan dilakukan melalui metode kodifikasi. Sejumlah isu krusial mengemuka dalam penyusunan awal revisi UU Sisdiknas, antara lain ketentuan anggaran pendidikan sebesar 20 persen, wacana wajib belajar 13 tahun, sentralisasi pengelolaan guru, serta penguatan perlindungan bagi tenaga pendidik.Selain itu, Komisi X DPR RI juga membahas urgensi revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Regulasi tersebut dinilai belum mampu menjawab tantangan era digital dan big data, belum optimal dalam perlindungan data pribadi, serta masih lemah dalam koordinasi dan integrasi data antar-lembaga. Revisi UU Statistik diharapkan dapat menghasilkan data nasional yang lebih akurat, terpercaya, dan relevan sebagai dasar perumusan kebijakan publik.Dari sisi daerah, Pemerintah Kabupaten Semarang menyampaikan kondisi pendidikan dan literasi yang masih menghadapi tantangan. Meski angka Harapan Lama Sekolah mencapai 13,23 tahun dan relatif setara dengan capaian nasional, Rata-rata Lama Sekolah masih berada di angka 8,16 tahun, di bawah rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan, terutama melalui penguatan literasi dan peran perpustakaan daerah.Dalam kesempatan tersebut, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Semarang menyampaikan sejumlah kebutuhan kepada Komisi X DPR RI, antara lain pembangunan fisik gedung perpustakaan daerah, pengadaan sarana dan prasarana mobil perpustakaan keliling, penambahan koleksi buku dan e-book, serta penguatan sumber daya pengelola perpustakaan umum dan khusus.Kunjungan kerja reses ini diharapkan dapat menjadi dasar penguatan kebijakan nasional yang lebih berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan, literasi, riset, dan kebudayaan, sekaligus menjawab kebutuhan nyata daerah secara berkelanjutan.