Komisi X DPR RI Tegaskan Komitmen Kuatkan Pendidikan dan Literasi

Semarang — Senin, 23 Februari Komisi X DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Semarang guna menyerap aspirasi serta menghimpun masukan strategis terkait pendidikan, kebudayaan, riset dan inovasi, statistik, serta literasi. Kegiatan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan dan legislasi DPR RI terhadap kebijakan nasional di sektor-sektor tersebut.Kunjungan kerja tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi X DPR RI, Mei Esti Wijayanti, S.H., didampingi Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hj. Imatul, S.Sos., M.M., serta dihadiri sejumlah anggota lintas fraksi. Turut hadir dalam kegiatan ini perwakilan Bupati Semarang, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah , LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah, PGRI, KONI, KNPI, Kwartir Daerah, Organisasi Kepemudaan, serta budayawan. Dalam pertemuan tersebut, Komisi X DPR RI menyampaikan perkembangan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang akan dilakukan melalui metode kodifikasi. Sejumlah isu krusial mengemuka dalam penyusunan awal revisi UU Sisdiknas, antara lain ketentuan anggaran pendidikan sebesar 20 persen, wacana wajib belajar 13 tahun, sentralisasi pengelolaan guru, serta penguatan perlindungan bagi tenaga pendidik.Selain itu, Komisi X DPR RI juga membahas urgensi revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Regulasi tersebut dinilai belum mampu menjawab tantangan era digital dan big data, belum optimal dalam perlindungan data pribadi, serta masih lemah dalam koordinasi dan integrasi data antar-lembaga. Revisi UU Statistik diharapkan dapat menghasilkan data nasional yang lebih akurat, terpercaya, dan relevan sebagai dasar perumusan kebijakan publik.Dari sisi daerah, Pemerintah Kabupaten Semarang menyampaikan kondisi pendidikan dan literasi yang masih menghadapi tantangan. Meski angka Harapan Lama Sekolah mencapai 13,23 tahun dan relatif setara dengan capaian nasional, Rata-rata Lama Sekolah masih berada di angka 8,16 tahun, di bawah rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan, terutama melalui penguatan literasi dan peran perpustakaan daerah.Dalam kesempatan tersebut, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Semarang menyampaikan sejumlah kebutuhan kepada Komisi X DPR RI, antara lain pembangunan fisik gedung perpustakaan daerah, pengadaan sarana dan prasarana mobil perpustakaan keliling, penambahan koleksi buku dan e-book, serta penguatan sumber daya pengelola perpustakaan umum dan khusus.Kunjungan kerja reses ini diharapkan dapat menjadi dasar penguatan kebijakan nasional yang lebih berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan, literasi, riset, dan kebudayaan, sekaligus menjawab kebutuhan nyata daerah secara berkelanjutan.