Suasana Lebaran Tahun 80-an di Jawa Tengah
Persiapan pawai kendaraan bermotor dalam acara malam takbiran tahun 1981
Panitia Memberikan Pengarahan Jalur Pawai Kendaraan Bermotor Dalam Acara Malam Takbiran Tahun 1981
Tampak Polisi Turut Mengamankan Pawai Kendaraan Bermotor Saat Takbiran Tahun 1983
TAKBIRAN DAN SHOLAT IED 1981
Gubernur Soepardjo Rustam Dan Ibu Kardinah Soepardjo Rustam Tiba Di Lokasi Sholat Id Simpanglima Semarang Tahun 1981
Bapak gubernur Soeparjo Rustam beramah Tamah dengan khatib dan jamaah pria setelah rangkaian sholat id selesai di Lapangan Simpang Lima , tampak kubah masjid Agung Semarang, Tahun 1981
Suasana Libur Lebaran di Wonogiri 1983
Petugas dishub mengatur lalu lintas yang padat di Wonogiri saat libur lebaran 1983
Petugas dishub mengatur bus di terminal wonogiri saat libur lebaran tahun 1983
Suasana terminal wonogiri saat libur lebaran tahun 1983
Forum Perangkat Daerah Dinas Arpus Jateng Bahas Kolaborasi
SEMARANG — Forum Perangkat Daerah (FPD) menjadi ruang strategis untuk membangun sinergi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan literasi serta penguatan tata kelola kearsipan di Jawa Tengah.Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Rahmah Nur Hayati, saat membuka kegiatan FPD yang digelar di Semarang, Senin (9/3/2026).
Dalam kegiatan tersebut hadir unsur pemangku kepentingan, di antaranya Komisi A DPRD Jawa Tengah, Bappeda, Biro Kesra, Inspektorat, RRI, TVRI, Rotary Club Semarang, perwakilan OPD, BUMD, serta organisasi profesi seperti Asosiasi Arsiparis Indonesia dan Ikatan Pustakawan Indonesia wilayah Jawa Tengah.
Dalam sambutannya, Rahmah menegaskan bahwa pembangunan literasi masyarakat serta perbaikan tata kelola kearsipan tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, melainkan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.“Kami mohon kita semua dapat berkolaborasi untuk meningkatkan literasi masyarakat dan tata kelola kearsipan,” ujarnya.
Sementara itu, Komisi A DPRD Jawa Tengah yang diwakili oleh Hafidz Alhaq Fatih dan Antonius Yogo Prabowo menyampaikan sejumlah pokok pikiran terkait penguatan sektor kearsipan dan perpustakaan.“Komisi A DPRD Jawa Tengah siap mendukung tugas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan,” ujar Yogo.Ia menambahkan bahwa pengelolaan kearsipan merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan dengan akuntabilitas serta memori institusi.
Dalam forum tersebut juga hadir perwakilan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Irhamni Ali, yang menyoroti pentingnya peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).Menurutnya, IPLM merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan manusia.“IPLM ini merupakan indikator yang harus kita tingkatkan bersama. Jika indeks ini meningkat, berarti tingkat literasi masyarakat juga semakin baik,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Rahmah menambahkan bahwa peningkatan literasi masyarakat perlu dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Jawa Tengah.Ia juga mengajak akademisi, OPD, BUMD, serta seluruh pihak yang hadir untuk bersama-sama memperkuat gerakan literasi di daerah.
Melalui forum ini, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah membuka ruang masukan dari berbagai pihak sebagai bahan penyusunan program kegiatan tahun 2027.“Kami mengharapkan masukan dari semua pihak, sehingga pada tahun 2027 Dinas Arpus dapat lebih baik dalam menjalankan tugasnya,” pungkas Rahmah.
Kepala Dinas Arpus Jateng: Arsip Ibarat Aset, Jika Hilang Bisa Merugikan
SEMARANG — Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Rahmah Nur Hayati, mengingatkan pentingnya pengelolaan arsip, termasuk arsip keluarga.
“Ibaratnya arsip itu sama dengan aset. Kalau arsip hilang, aset kita juga bisa hilang,” ujarnya saat menjadi narasumber dalam program Mangun Praja di Radio Republik Indonesia Pro 4 Semarang, Kamis (5/3/2026).
Dalam diskusi yang mengangkat tema Sadar Tertib Arsip dan Penyelamatan Arsip Keluarga tersebut, Rahmah menjelaskan bahwa arsip merupakan rekaman kegiatan dalam berbagai bentuk yang dihasilkan dari aktivitas individu maupun organisasi.
Menurutnya, masyarakat juga berperan sebagai pencipta arsip sehingga perlu memiliki kesadaran untuk mengelola arsip secara mandiri, terutama arsip keluarga.
“Kita semua pasti mempunyai arsip, maka harus dijaga dengan baik,” katanya.
Rahmah mencontohkan beberapa jenis arsip keluarga yang penting, seperti KTP, ijazah, sertifikat, BPKB, hingga foto keluarga. Arsip-arsip tersebut perlu dikelola dengan cara dikelompokkan sesuai jenisnya, disimpan secara aman, serta ditata secara sistematis agar tetap terjaga.
Ia menambahkan, pengelolaan yang baik akan membantu menjaga keselamatan arsip sekaligus memudahkan pencarian ketika arsip tersebut dibutuhkan.
Diskusi yang disiarkan secara langsung tersebut juga mendapat perhatian masyarakat. Hal itu terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh pendengar.
Salah satu pertanyaan yang muncul adalah mengenai praktik laminasi arsip. Menanggapi hal tersebut, Rahmah menyarankan agar masyarakat tidak melaminasi arsip penting.
“Tidak dianjurkan melaminasi arsip karena bisa merusak dokumen. Yang sebaiknya dilakukan adalah alih media atau memindai (scan) arsip sebagai cadangan,” jelasnya.
Sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan kearsipan, Rahmah juga mengajak masyarakat untuk lebih aktif mendokumentasikan berbagai kegiatan sebagai bagian dari memori kolektif.
“Mari kelola arsip, mari amankan aset untuk dijadikan memori kolektif dan mendukung masa depan,” pungkasnya menutup diskusi Mangun Praja.
Dinas Arpus Jateng Tingkatkan Kualitas Implementasi Srikandi
Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui sistem kearsipan digital Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis).
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pembinaan, Pengembangan, dan Pengawasan Kearsipan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Tri Yuni Atmojo, dalam kegiatan In House Training (IHT) yang digelar di Semarang, Selasa (24/2/2026).
“Sebanyak 100 persen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jawa Tengah telah menggunakan aplikasi Srikandi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, aplikasi Srikandi menjadi landasan utama dalam pengelolaan arsip digital yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, penerapan Srikandi juga berdampak pada efisiensi dan efektivitas anggaran karena dapat mengurangi penggunaan kertas dan tinta.
Kegiatan IHT yang diselenggarakan selama dua hari ini secara khusus ditujukan bagi arsiparis dan pegawai Dinas Arpus Jateng guna meningkatkan kompetensi, sekaligus memperkuat pembinaan implementasi Srikandi di seluruh wilayah Jawa Tengah.
Sejalan dengan program digitalisasi arsip Gubernur Jawa Tengah, Dinas Arpus Jateng terus mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas penggunaan Srikandi. Saat ini, pemanfaatan aplikasi tersebut tidak hanya dilakukan oleh OPD, tetapi juga telah menjangkau seluruh Pemda Kabupaten-Kota, BUMD, KONI, Baznas, serta sejumlah lembaga lainnya.
Pasca kegiatan IHT, Dinas Arpus Jateng menargetkan peningkatan kualitas layanan Srikandi agar semakin optimal dan mampu mendorong seluruh instansi serta lembaga pemerintahan untuk mengimplementasikan sistem kearsipan digital secara menyeluruh.
Jawa Tengah Menguatkan Sinergi Gerakan Santri Menulis
SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar audiensi bersama Suara Merdeka pada Senin (23/2/2026) terkait penguatan Gerakan Santri Menulis (GSM). Program ini akan diwujudkan melalui sarasehan jurnalistik dan literasi media di sejumlah pondok pesantren serta perguruan tinggi di Jawa Tengah.
Audiensi tersebut dihadiri jajaran redaksi dan manajemen Suara Merdeka, di antaranya Pemimpin Redaksi Agus Toto Widyatmoko, Sekretaris Redaksi Setiawan Hendra Kelana, Koordinator GSM Agus Fathuddin Yusuf, Direktur Bisnis Bambang Pulunggono, Manajer Marcomm Indah Suciana, serta wartawan Eko Edi. Hadir pula perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yakni Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Biro Kesejahteraan Rakyat, serta Dinas Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap Gerakan Santri Menulis. Program ini dinilai mampu meningkatkan literasi, kemampuan menulis, serta kompetensi jurnalistik santri di era digital.
Menurutnya, jurnalistik menjadi program strategis dalam membangun budaya literasi, mengasah kemampuan berpikir kritis, sekaligus memperkuat karakter santri agar lebih adaptif terhadap perkembangan informasi.
Sementara itu, perwakilan Suara Merdeka menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra strategis dengan membuka ruang publikasi bagi karya-karya santri, sekaligus memberikan pendampingan teknis di bidang jurnalistik.
Mendukung hal tersebut, Kepala Dinas Arpus Jawa Tengah Rahmah Nur Hayati tengah menyiapkan program penguatan literasi di Jawa Tengah termasuk untuk kalangan santri.
Ke depan, pelaksanaan GSM melibatkan media di Jawa Tengah sebagai mitra. Keterlibatan tersebut mencakup pendampingan, pelatihan, serta penyediaan narasumber dari kalangan praktisi media.
Audiensi ini menjadi langkah awal sinergi apik antara pemerintah daerah dan media dalam memperkuat gerakan literasi santri di Jawa Tengah, dengan harapan melahirkan generasi santri yang kritis, kreatif, dan melek media.
Komisi X DPR RI Tegaskan Komitmen Kuatkan Pendidikan dan Literasi
Semarang — Senin, 23 Februari Komisi X DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Semarang guna menyerap aspirasi serta menghimpun masukan strategis terkait pendidikan, kebudayaan, riset dan inovasi, statistik, serta literasi. Kegiatan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan dan legislasi DPR RI terhadap kebijakan nasional di sektor-sektor tersebut.Kunjungan kerja tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi X DPR RI, Mei Esti Wijayanti, S.H., didampingi Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hj. Imatul, S.Sos., M.M., serta dihadiri sejumlah anggota lintas fraksi. Turut hadir dalam kegiatan ini perwakilan Bupati Semarang, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah , LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah, PGRI, KONI, KNPI, Kwartir Daerah, Organisasi Kepemudaan, serta budayawan. Dalam pertemuan tersebut, Komisi X DPR RI menyampaikan perkembangan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang akan dilakukan melalui metode kodifikasi. Sejumlah isu krusial mengemuka dalam penyusunan awal revisi UU Sisdiknas, antara lain ketentuan anggaran pendidikan sebesar 20 persen, wacana wajib belajar 13 tahun, sentralisasi pengelolaan guru, serta penguatan perlindungan bagi tenaga pendidik.Selain itu, Komisi X DPR RI juga membahas urgensi revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Regulasi tersebut dinilai belum mampu menjawab tantangan era digital dan big data, belum optimal dalam perlindungan data pribadi, serta masih lemah dalam koordinasi dan integrasi data antar-lembaga. Revisi UU Statistik diharapkan dapat menghasilkan data nasional yang lebih akurat, terpercaya, dan relevan sebagai dasar perumusan kebijakan publik.Dari sisi daerah, Pemerintah Kabupaten Semarang menyampaikan kondisi pendidikan dan literasi yang masih menghadapi tantangan. Meski angka Harapan Lama Sekolah mencapai 13,23 tahun dan relatif setara dengan capaian nasional, Rata-rata Lama Sekolah masih berada di angka 8,16 tahun, di bawah rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan, terutama melalui penguatan literasi dan peran perpustakaan daerah.Dalam kesempatan tersebut, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Semarang menyampaikan sejumlah kebutuhan kepada Komisi X DPR RI, antara lain pembangunan fisik gedung perpustakaan daerah, pengadaan sarana dan prasarana mobil perpustakaan keliling, penambahan koleksi buku dan e-book, serta penguatan sumber daya pengelola perpustakaan umum dan khusus.Kunjungan kerja reses ini diharapkan dapat menjadi dasar penguatan kebijakan nasional yang lebih berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan, literasi, riset, dan kebudayaan, sekaligus menjawab kebutuhan nyata daerah secara berkelanjutan.
Angin Segar untuk Literasi, Jateng Dapat DAK Nonfisik Rp17,6 Miliar
Semarang – Harmonisasi Program Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Kamis (29/1/2026), di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Gubernuran Jawa Tengah.
Kegiatan bertema “Ngopeni Nglakoni Arsip dan Literasi Menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan” tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno. Dalam sambutannya, disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik sektor perpustakaan sebesar Rp17,6 miliar untuk tahun anggaran 2026.
Sekda Jateng menegaskan bahwa anggaran tersebut merupakan amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung peningkatan literasi masyarakat serta penguatan layanan perpustakaan di Jawa Tengah.
Pada kesempatan yang sama, dilakukan penyerahan simbolis DAK Nonfisik sektor perpustakaan dari Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Prof. Aminudin Aziz, kepada Sekda Jawa Tengah, yang disaksikan oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Dr. Mego Pinandito, serta Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Rahmah Nur Hayati.
Dalam sambutannya, Kepala Perpusnas menyampaikan bahwa Perpusnas saat ini menetapkan tiga program prioritas nasional. Pertama, penguatan budaya baca dan literasi. Menurutnya, literasi hanya dapat tumbuh apabila budaya baca tersedia dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Ketua Kwarda Jawa Tengah juga menyampaikan materi mengenai Saka Pustaka dan peran Gerakan Pramuka dalam mendukung penguatan kearsipan dan perpustakaan. Gerakan Pramuka dipandang memiliki posisi strategis dalam menanamkan budaya literasi, khususnya di kalangan generasi muda.
Ketua Kwarda Jawa Tengah menyampaikan bahwa keterlibatan Pramuka dalam isu kearsipan dan perpustakaan merupakan bagian dari kontribusi nyata dalam pembangunan sumber daya manusia.
JAWA TENGAH KEMBALI MENOREHKAN PRESTASI NASIONAL
Semarang – Provinsi Jawa Tengah kembali menorehkan prestasi nasional. Pada Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional Tahun 2025, Jawa Tengah meraih Juara 1 Tingkat Nasional dengan nilai 98,04 AA kategori Sangat Memuaskan. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia menyampaikan apresiasi kepada seluruh Arsiparis di Indonesia atas dedikasi dan kerja keras dalam mengelola serta melestarikan arsip.
ANRI bersama seluruh mitra pusat dan lembaga kearsipan daerah terus memperkuat penyelenggaraan kearsipan yang selaras dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, khususnya pada aspek hukum dan birokrasi. Upaya ini diarahkan untuk membangun ekosistem kearsipan terintegrasi melalui penguatan budaya tertib arsip, penyelamatan dan pelestarian arsip sebagai memori kolektif bangsa, serta perluasan layanan dan akses arsip yang berkualitas.
Capaian ini semakin diperkuat dengan meningkatnya Indeks Pengawasan Kearsipan Nasional yang mencapai rata-rata 72,24, pertumbuhan Jabatan Fungsional Arsiparis, serta pemanfaatan aplikasi SRIKANDI yang telah mencatat lebih dari 171 juta transaksi, termasuk digunakan oleh perwakilan RI di luar negeri. Ke depan, pengajuan Memory of the World Committee for Asia and the Pacific juga didorong melalui kolaborasi lintas negara. Prestasi ini menjadi bukti komitmen bersama dalam menjaga arsip sebagai fondasi tata kelola pemerintahan dan identitas bangsa.
DINAS ARPUS MENJADI BADAN PUBLIK INFORMATIF
Semarang – Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah terus melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berprinsip Good Governance. Komitmen tersebut diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah setiap tahun.
Pada tahun 2025, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah kembali berhasil mempertahankan predikat Badan Publik Informatif untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Selain itu, instansi ini juga meraih nilai tertinggi pada kategori Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan skor 90,59.
Capaian tersebut menjadi bukti konsistensi dan keseriusan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan layanan informasi publik yang akuntabel, terbuka, dan mudah diakses oleh masyarakat.