Pemprov Jateng Raih 2 Penghargaan Kearsipan Terbaik Nasional
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih dua penghargaan dalam Anugerah Kearsipan pada rangkaian peringatan Hari Kearsipan ke-55 yang diselenggarakan di Gedung C Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.
Dua penghargaan tersebut yaitu Penghargaan Pengawasan Kearsipan Terbaik Nasional dan penghargaan Memori Kolektif Bangsa. Penghargaan diterima langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil meraih peringkat pertama nasional Pengawasan Kearsipan kategori provinsi dengan nilai 98,04 dan predikat AA atau Sangat Memuaskan.
Taj Yasin menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa kearsipan memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kita harus bersyukur bahwa kearsipan ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan pemerintahan yang baik. Dengan adanya penghargaan pengawasan kearsipan terbaik, artinya kita benar-benar mengarsipkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan pemerintah dari tahun ke tahun,” ujar Taj Yasin.
Menurutnya, arsip yang tertata dengan baik akan membantu pemerintah dalam proses pertanggungjawaban serta penyusunan kebijakan daerah.
“Ketika nanti ada pertanggungjawaban, arsip ini akan mendukung jawaban-jawaban yang dibutuhkan dalam kebijakan pimpinan daerah,” lanjutnya.
Ia juga mendorong agar pengelolaan arsip tidak dilakukan secara terpisah di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), melainkan terintegrasi di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah.
“Sehingga ketika pemimpin pemerintahan membutuhkan data, tidak perlu bertanya ke setiap OPD. Cukup ke kearsipan saja, sudah bisa menjawab semuanya,” katanya.
Selain pengelolaan arsip pemerintahan, Pemprov Jawa Tengah juga terus mendorong penyelamatan arsip bernilai sejarah. Salah satunya arsip Perusahaan Otobus (PO) Esto Salatiga yang berhasil diregistrasikan sebagai Memori Kolektif Bangsa.
“Kami tidak hanya mengarsipkan pemerintahan saja, tetapi juga merangkul swasta. Mulai dari nilai-nilai sejarah pendirian Negara Indonesia, pendirian Provinsi Jawa Tengah, hingga sumbangsih Jawa Tengah terhadap moda transportasi. Salah satunya perusahaan ESTO yang ada di Kota Salatiga ini kami arsipkan,” ujarnya.
PO Esto merupakan perusahaan otobus perintis milik pribumi yang beroperasi sejak masa Hindia Belanda pada tahun 1921 hingga 1990-an.
Nilai Pengawasan Kearsipan Jawa Tengah berasal dari penilaian terhadap Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sebesar 60 persen serta seluruh perangkat daerah sebesar 40 persen.
Penilaian tersebut mencakup dua aspek utama, yaitu pengelolaan arsip dinamis dan sumber daya kearsipan.
Pengelolaan arsip dinamis meliputi penciptaan surat, pemberkasan melalui aplikasi Srikandi, penggunaan arsip, hingga penyusutan arsip. Sementara aspek sumber daya kearsipan mencakup penguatan SDM, jabatan fungsional arsiparis di perangkat daerah, serta sarana dan prasarana kearsipan.
Pemprov Jawa Tengah juga terus memperkuat digitalisasi arsip. Dalam lima tahun terakhir, lebih dari 20.000 naskah kuno dan arsip sejarah telah dialihmediakan secara digital.
Sistem kearsipan Jawa Tengah saat ini telah terhubung dengan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN). Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memiliki Sistem Informasi Arsip Statis (SIARTIS) yang ditargetkan terintegrasi hingga tingkat kabupaten, kota, bahkan desa.
Dalam kesempatan tersebut, Taj Yasin turut didampingi Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Rahmah Nur Hayati.
Suasana Lebaran Tahun 80-an di Jawa Tengah
Persiapan pawai kendaraan bermotor dalam acara malam takbiran tahun 1981
Panitia Memberikan Pengarahan Jalur Pawai Kendaraan Bermotor Dalam Acara Malam Takbiran Tahun 1981
Tampak Polisi Turut Mengamankan Pawai Kendaraan Bermotor Saat Takbiran Tahun 1983
TAKBIRAN DAN SHOLAT IED 1981
Gubernur Soepardjo Rustam Dan Ibu Kardinah Soepardjo Rustam Tiba Di Lokasi Sholat Id Simpanglima Semarang Tahun 1981
Bapak gubernur Soeparjo Rustam beramah Tamah dengan khatib dan jamaah pria setelah rangkaian sholat id selesai di Lapangan Simpang Lima , tampak kubah masjid Agung Semarang, Tahun 1981
Suasana Libur Lebaran di Wonogiri 1983
Petugas dishub mengatur lalu lintas yang padat di Wonogiri saat libur lebaran 1983
Petugas dishub mengatur bus di terminal wonogiri saat libur lebaran tahun 1983
Suasana terminal wonogiri saat libur lebaran tahun 1983
Forum Perangkat Daerah Dinas Arpus Jateng Bahas Kolaborasi
SEMARANG — Forum Perangkat Daerah (FPD) menjadi ruang strategis untuk membangun sinergi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan literasi serta penguatan tata kelola kearsipan di Jawa Tengah.Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Rahmah Nur Hayati, saat membuka kegiatan FPD yang digelar di Semarang, Senin (9/3/2026).
Dalam kegiatan tersebut hadir unsur pemangku kepentingan, di antaranya Komisi A DPRD Jawa Tengah, Bappeda, Biro Kesra, Inspektorat, RRI, TVRI, Rotary Club Semarang, perwakilan OPD, BUMD, serta organisasi profesi seperti Asosiasi Arsiparis Indonesia dan Ikatan Pustakawan Indonesia wilayah Jawa Tengah.
Dalam sambutannya, Rahmah menegaskan bahwa pembangunan literasi masyarakat serta perbaikan tata kelola kearsipan tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, melainkan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.“Kami mohon kita semua dapat berkolaborasi untuk meningkatkan literasi masyarakat dan tata kelola kearsipan,” ujarnya.
Sementara itu, Komisi A DPRD Jawa Tengah yang diwakili oleh Hafidz Alhaq Fatih dan Antonius Yogo Prabowo menyampaikan sejumlah pokok pikiran terkait penguatan sektor kearsipan dan perpustakaan.“Komisi A DPRD Jawa Tengah siap mendukung tugas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan,” ujar Yogo.Ia menambahkan bahwa pengelolaan kearsipan merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan dengan akuntabilitas serta memori institusi.
Dalam forum tersebut juga hadir perwakilan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Irhamni Ali, yang menyoroti pentingnya peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).Menurutnya, IPLM merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan manusia.“IPLM ini merupakan indikator yang harus kita tingkatkan bersama. Jika indeks ini meningkat, berarti tingkat literasi masyarakat juga semakin baik,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Rahmah menambahkan bahwa peningkatan literasi masyarakat perlu dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Jawa Tengah.Ia juga mengajak akademisi, OPD, BUMD, serta seluruh pihak yang hadir untuk bersama-sama memperkuat gerakan literasi di daerah.
Melalui forum ini, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah membuka ruang masukan dari berbagai pihak sebagai bahan penyusunan program kegiatan tahun 2027.“Kami mengharapkan masukan dari semua pihak, sehingga pada tahun 2027 Dinas Arpus dapat lebih baik dalam menjalankan tugasnya,” pungkas Rahmah.
Kepala Dinas Arpus Jateng: Arsip Ibarat Aset, Jika Hilang Bisa Merugikan
SEMARANG — Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Rahmah Nur Hayati, mengingatkan pentingnya pengelolaan arsip, termasuk arsip keluarga.
“Ibaratnya arsip itu sama dengan aset. Kalau arsip hilang, aset kita juga bisa hilang,” ujarnya saat menjadi narasumber dalam program Mangun Praja di Radio Republik Indonesia Pro 4 Semarang, Kamis (5/3/2026).
Dalam diskusi yang mengangkat tema Sadar Tertib Arsip dan Penyelamatan Arsip Keluarga tersebut, Rahmah menjelaskan bahwa arsip merupakan rekaman kegiatan dalam berbagai bentuk yang dihasilkan dari aktivitas individu maupun organisasi.
Menurutnya, masyarakat juga berperan sebagai pencipta arsip sehingga perlu memiliki kesadaran untuk mengelola arsip secara mandiri, terutama arsip keluarga.
“Kita semua pasti mempunyai arsip, maka harus dijaga dengan baik,” katanya.
Rahmah mencontohkan beberapa jenis arsip keluarga yang penting, seperti KTP, ijazah, sertifikat, BPKB, hingga foto keluarga. Arsip-arsip tersebut perlu dikelola dengan cara dikelompokkan sesuai jenisnya, disimpan secara aman, serta ditata secara sistematis agar tetap terjaga.
Ia menambahkan, pengelolaan yang baik akan membantu menjaga keselamatan arsip sekaligus memudahkan pencarian ketika arsip tersebut dibutuhkan.
Diskusi yang disiarkan secara langsung tersebut juga mendapat perhatian masyarakat. Hal itu terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh pendengar.
Salah satu pertanyaan yang muncul adalah mengenai praktik laminasi arsip. Menanggapi hal tersebut, Rahmah menyarankan agar masyarakat tidak melaminasi arsip penting.
“Tidak dianjurkan melaminasi arsip karena bisa merusak dokumen. Yang sebaiknya dilakukan adalah alih media atau memindai (scan) arsip sebagai cadangan,” jelasnya.
Sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan kearsipan, Rahmah juga mengajak masyarakat untuk lebih aktif mendokumentasikan berbagai kegiatan sebagai bagian dari memori kolektif.
“Mari kelola arsip, mari amankan aset untuk dijadikan memori kolektif dan mendukung masa depan,” pungkasnya menutup diskusi Mangun Praja.
Dinas Arpus Jateng Tingkatkan Kualitas Implementasi Srikandi
Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui sistem kearsipan digital Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis).
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pembinaan, Pengembangan, dan Pengawasan Kearsipan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Tri Yuni Atmojo, dalam kegiatan In House Training (IHT) yang digelar di Semarang, Selasa (24/2/2026).
“Sebanyak 100 persen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jawa Tengah telah menggunakan aplikasi Srikandi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, aplikasi Srikandi menjadi landasan utama dalam pengelolaan arsip digital yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, penerapan Srikandi juga berdampak pada efisiensi dan efektivitas anggaran karena dapat mengurangi penggunaan kertas dan tinta.
Kegiatan IHT yang diselenggarakan selama dua hari ini secara khusus ditujukan bagi arsiparis dan pegawai Dinas Arpus Jateng guna meningkatkan kompetensi, sekaligus memperkuat pembinaan implementasi Srikandi di seluruh wilayah Jawa Tengah.
Sejalan dengan program digitalisasi arsip Gubernur Jawa Tengah, Dinas Arpus Jateng terus mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas penggunaan Srikandi. Saat ini, pemanfaatan aplikasi tersebut tidak hanya dilakukan oleh OPD, tetapi juga telah menjangkau seluruh Pemda Kabupaten-Kota, BUMD, KONI, Baznas, serta sejumlah lembaga lainnya.
Pasca kegiatan IHT, Dinas Arpus Jateng menargetkan peningkatan kualitas layanan Srikandi agar semakin optimal dan mampu mendorong seluruh instansi serta lembaga pemerintahan untuk mengimplementasikan sistem kearsipan digital secara menyeluruh.
Jawa Tengah Menguatkan Sinergi Gerakan Santri Menulis
SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar audiensi bersama Suara Merdeka pada Senin (23/2/2026) terkait penguatan Gerakan Santri Menulis (GSM). Program ini akan diwujudkan melalui sarasehan jurnalistik dan literasi media di sejumlah pondok pesantren serta perguruan tinggi di Jawa Tengah.
Audiensi tersebut dihadiri jajaran redaksi dan manajemen Suara Merdeka, di antaranya Pemimpin Redaksi Agus Toto Widyatmoko, Sekretaris Redaksi Setiawan Hendra Kelana, Koordinator GSM Agus Fathuddin Yusuf, Direktur Bisnis Bambang Pulunggono, Manajer Marcomm Indah Suciana, serta wartawan Eko Edi. Hadir pula perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yakni Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Biro Kesejahteraan Rakyat, serta Dinas Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap Gerakan Santri Menulis. Program ini dinilai mampu meningkatkan literasi, kemampuan menulis, serta kompetensi jurnalistik santri di era digital.
Menurutnya, jurnalistik menjadi program strategis dalam membangun budaya literasi, mengasah kemampuan berpikir kritis, sekaligus memperkuat karakter santri agar lebih adaptif terhadap perkembangan informasi.
Sementara itu, perwakilan Suara Merdeka menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra strategis dengan membuka ruang publikasi bagi karya-karya santri, sekaligus memberikan pendampingan teknis di bidang jurnalistik.
Mendukung hal tersebut, Kepala Dinas Arpus Jawa Tengah Rahmah Nur Hayati tengah menyiapkan program penguatan literasi di Jawa Tengah termasuk untuk kalangan santri.
Ke depan, pelaksanaan GSM melibatkan media di Jawa Tengah sebagai mitra. Keterlibatan tersebut mencakup pendampingan, pelatihan, serta penyediaan narasumber dari kalangan praktisi media.
Audiensi ini menjadi langkah awal sinergi apik antara pemerintah daerah dan media dalam memperkuat gerakan literasi santri di Jawa Tengah, dengan harapan melahirkan generasi santri yang kritis, kreatif, dan melek media.
Komisi X DPR RI Tegaskan Komitmen Kuatkan Pendidikan dan Literasi
Semarang — Senin, 23 Februari Komisi X DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Semarang guna menyerap aspirasi serta menghimpun masukan strategis terkait pendidikan, kebudayaan, riset dan inovasi, statistik, serta literasi. Kegiatan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan dan legislasi DPR RI terhadap kebijakan nasional di sektor-sektor tersebut.Kunjungan kerja tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi X DPR RI, Mei Esti Wijayanti, S.H., didampingi Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hj. Imatul, S.Sos., M.M., serta dihadiri sejumlah anggota lintas fraksi. Turut hadir dalam kegiatan ini perwakilan Bupati Semarang, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah , LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah, PGRI, KONI, KNPI, Kwartir Daerah, Organisasi Kepemudaan, serta budayawan. Dalam pertemuan tersebut, Komisi X DPR RI menyampaikan perkembangan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang akan dilakukan melalui metode kodifikasi. Sejumlah isu krusial mengemuka dalam penyusunan awal revisi UU Sisdiknas, antara lain ketentuan anggaran pendidikan sebesar 20 persen, wacana wajib belajar 13 tahun, sentralisasi pengelolaan guru, serta penguatan perlindungan bagi tenaga pendidik.Selain itu, Komisi X DPR RI juga membahas urgensi revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Regulasi tersebut dinilai belum mampu menjawab tantangan era digital dan big data, belum optimal dalam perlindungan data pribadi, serta masih lemah dalam koordinasi dan integrasi data antar-lembaga. Revisi UU Statistik diharapkan dapat menghasilkan data nasional yang lebih akurat, terpercaya, dan relevan sebagai dasar perumusan kebijakan publik.Dari sisi daerah, Pemerintah Kabupaten Semarang menyampaikan kondisi pendidikan dan literasi yang masih menghadapi tantangan. Meski angka Harapan Lama Sekolah mencapai 13,23 tahun dan relatif setara dengan capaian nasional, Rata-rata Lama Sekolah masih berada di angka 8,16 tahun, di bawah rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan, terutama melalui penguatan literasi dan peran perpustakaan daerah.Dalam kesempatan tersebut, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Semarang menyampaikan sejumlah kebutuhan kepada Komisi X DPR RI, antara lain pembangunan fisik gedung perpustakaan daerah, pengadaan sarana dan prasarana mobil perpustakaan keliling, penambahan koleksi buku dan e-book, serta penguatan sumber daya pengelola perpustakaan umum dan khusus.Kunjungan kerja reses ini diharapkan dapat menjadi dasar penguatan kebijakan nasional yang lebih berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan, literasi, riset, dan kebudayaan, sekaligus menjawab kebutuhan nyata daerah secara berkelanjutan.