Persiapan pawai kendaraan bermotor dalam acara malam takbiran tahun 1981
Panitia Memberikan Pengarahan Jalur Pawai Kendaraan Bermotor Dalam Acara Malam Takbiran Tahun 1981
Tampak Polisi Turut Mengamankan Pawai Kendaraan Bermotor Saat Takbiran Tahun 1983
TAKBIRAN DAN SHOLAT IED 1981
Gubernur Soepardjo Rustam Dan Ibu Kardinah Soepardjo Rustam Tiba Di Lokasi Sholat Id Simpanglima Semarang Tahun 1981
Bapak gubernur Soeparjo Rustam beramah Tamah dengan khatib dan jamaah pria setelah rangkaian sholat id selesai di Lapangan Simpang Lima , tampak kubah masjid Agung Semarang, Tahun 1981
Suasana Libur Lebaran di Wonogiri 1983
Petugas dishub mengatur lalu lintas yang padat di Wonogiri saat libur lebaran 1983
Petugas dishub mengatur bus di terminal wonogiri saat libur lebaran tahun 1983
Suasana terminal wonogiri saat libur lebaran tahun 1983
SEMARANG — Forum Perangkat Daerah (FPD) menjadi ruang strategis untuk membangun sinergi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan literasi serta penguatan tata kelola kearsipan di Jawa Tengah.Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Rahmah Nur Hayati, saat membuka kegiatan FPD yang digelar di Semarang, Senin (9/3/2026).
Dalam kegiatan tersebut hadir unsur pemangku kepentingan, di antaranya Komisi A DPRD Jawa Tengah, Bappeda, Biro Kesra, Inspektorat, RRI, TVRI, Rotary Club Semarang, perwakilan OPD, BUMD, serta organisasi profesi seperti Asosiasi Arsiparis Indonesia dan Ikatan Pustakawan Indonesia wilayah Jawa Tengah.
Dalam sambutannya, Rahmah menegaskan bahwa pembangunan literasi masyarakat serta perbaikan tata kelola kearsipan tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, melainkan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.“Kami mohon kita semua dapat berkolaborasi untuk meningkatkan literasi masyarakat dan tata kelola kearsipan,” ujarnya.
Sementara itu, Komisi A DPRD Jawa Tengah yang diwakili oleh Hafidz Alhaq Fatih dan Antonius Yogo Prabowo menyampaikan sejumlah pokok pikiran terkait penguatan sektor kearsipan dan perpustakaan.“Komisi A DPRD Jawa Tengah siap mendukung tugas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan,” ujar Yogo.Ia menambahkan bahwa pengelolaan kearsipan merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan dengan akuntabilitas serta memori institusi.
Dalam forum tersebut juga hadir perwakilan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Irhamni Ali, yang menyoroti pentingnya peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).Menurutnya, IPLM merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan manusia.“IPLM ini merupakan indikator yang harus kita tingkatkan bersama. Jika indeks ini meningkat, berarti tingkat literasi masyarakat juga semakin baik,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Rahmah menambahkan bahwa peningkatan literasi masyarakat perlu dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Jawa Tengah.Ia juga mengajak akademisi, OPD, BUMD, serta seluruh pihak yang hadir untuk bersama-sama memperkuat gerakan literasi di daerah.
Melalui forum ini, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah membuka ruang masukan dari berbagai pihak sebagai bahan penyusunan program kegiatan tahun 2027.“Kami mengharapkan masukan dari semua pihak, sehingga pada tahun 2027 Dinas Arpus dapat lebih baik dalam menjalankan tugasnya,” pungkas Rahmah.
SEMARANG — Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Rahmah Nur Hayati, mengingatkan pentingnya pengelolaan arsip, termasuk arsip keluarga. “Ibaratnya arsip itu sama dengan aset. Kalau arsip hilang, aset kita juga bisa hilang,” ujarnya saat menjadi narasumber dalam program Mangun Praja di Radio Republik Indonesia Pro 4 Semarang, Kamis (5/3/2026).
Dalam diskusi yang mengangkat tema Sadar Tertib Arsip dan Penyelamatan Arsip Keluarga tersebut, Rahmah menjelaskan bahwa arsip merupakan rekaman kegiatan dalam berbagai bentuk yang dihasilkan dari aktivitas individu maupun organisasi. Menurutnya, masyarakat juga berperan sebagai pencipta arsip sehingga perlu memiliki kesadaran untuk mengelola arsip secara mandiri, terutama arsip keluarga. “Kita semua pasti mempunyai arsip, maka harus dijaga dengan baik,” katanya.
Rahmah mencontohkan beberapa jenis arsip keluarga yang penting, seperti KTP, ijazah, sertifikat, BPKB, hingga foto keluarga. Arsip-arsip tersebut perlu dikelola dengan cara dikelompokkan sesuai jenisnya, disimpan secara aman, serta ditata secara sistematis agar tetap terjaga. Ia menambahkan, pengelolaan yang baik akan membantu menjaga keselamatan arsip sekaligus memudahkan pencarian ketika arsip tersebut dibutuhkan. Diskusi yang disiarkan secara langsung tersebut juga mendapat perhatian masyarakat. Hal itu terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh pendengar.
Salah satu pertanyaan yang muncul adalah mengenai praktik laminasi arsip. Menanggapi hal tersebut, Rahmah menyarankan agar masyarakat tidak melaminasi arsip penting. “Tidak dianjurkan melaminasi arsip karena bisa merusak dokumen. Yang sebaiknya dilakukan adalah alih media atau memindai (scan) arsip sebagai cadangan,” jelasnya. Sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan kearsipan, Rahmah juga mengajak masyarakat untuk lebih aktif mendokumentasikan berbagai kegiatan sebagai bagian dari memori kolektif. “Mari kelola arsip, mari amankan aset untuk dijadikan memori kolektif dan mendukung masa depan,” pungkasnya menutup diskusi Mangun Praja.
Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui sistem kearsipan digital Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis). Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pembinaan, Pengembangan, dan Pengawasan Kearsipan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Tri Yuni Atmojo, dalam kegiatan In House Training (IHT) yang digelar di Semarang, Selasa (24/2/2026). “Sebanyak 100 persen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jawa Tengah telah menggunakan aplikasi Srikandi,” ujarnya. Ia menjelaskan, aplikasi Srikandi menjadi landasan utama dalam pengelolaan arsip digital yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, penerapan Srikandi juga berdampak pada efisiensi dan efektivitas anggaran karena dapat mengurangi penggunaan kertas dan tinta.
Kegiatan IHT yang diselenggarakan selama dua hari ini secara khusus ditujukan bagi arsiparis dan pegawai Dinas Arpus Jateng guna meningkatkan kompetensi, sekaligus memperkuat pembinaan implementasi Srikandi di seluruh wilayah Jawa Tengah. Sejalan dengan program digitalisasi arsip Gubernur Jawa Tengah, Dinas Arpus Jateng terus mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas penggunaan Srikandi. Saat ini, pemanfaatan aplikasi tersebut tidak hanya dilakukan oleh OPD, tetapi juga telah menjangkau seluruh Pemda Kabupaten-Kota, BUMD, KONI, Baznas, serta sejumlah lembaga lainnya. Pasca kegiatan IHT, Dinas Arpus Jateng menargetkan peningkatan kualitas layanan Srikandi agar semakin optimal dan mampu mendorong seluruh instansi serta lembaga pemerintahan untuk mengimplementasikan sistem kearsipan digital secara menyeluruh.
SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyabet penghargaan Juara I Nasional kategori provinsi terbaik dalam Pengawasan Kearsipan Tahun 2024
Penghargaan ini diumumkan pada acara yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada hari Rabu, 18 Desember 2024. Acara yang dilakukan secara virtual ini juga dihadiri oleh Menteri Kebudayaan RI, sekaligus mencakup berbagai kegiatan seperti: Penandatanganan MoU antara ANRI dan FSKN (Forum Silaturahmi Keraton Nusantara), Penyerahan Sertifikat Akreditasi dan Hasil Pengawasan Kearsipan, Workshop dan Ekspos Preservasi Arsip Keraton Nusantara.
Penghargaan ini tidak hanya menjadi pencapaian bagi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, tetapi juga mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga arsip sebagai aset penting dalam pembangunan bangsa. Arsip memiliki peran strategis sebagai sumber informasi, bukti hukum, dan bahan pelestarian budaya yang akan diwariskan kepada generasi mendatang.
Pada tahun 2024, pengawasan kearsipan yang dilakukan ANRI melibatkan berbagai lembaga kearsipan daerah di tingkat LEMBAGA TINGGI NEGARA, LEMBAGA SETINGKAT KEMENTERIAN, LEMBAGA NON STRUKTURAL, DAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK, KEMENTERIAN, LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN, PERGURUAN TINGGI NEGERI, PEMERINTAH PROVINSI, PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan arsip sesuai dengan prinsip, standar, dan regulasi yang berlaku. Penilaian meliputi aspek kebijakan, kelembagaan, SDM, sarana prasarana, hingga inovasi dalam pengelolaan arsip.
Peringkat dan nilai perolehan 5 besar provinsi :
Jateng Nilai 96,07 (AA Sangat Memuaskan)
DIY 95,83 (AA Sangat Memuaskan)
Jabar 93,50(AA Sangat Memuaskan)
DKI 93,11(AA Sangat Memuaskan)
Jatim 90,80(AA Sangat Memuaskan).
Keberhasilan Jawa Tengah menjadi peringkat pertama nasional dengan kategori sangat memuaskan merupakan bukti bahwa pengelolaan arsip yang baik dapat diwujudkan melalui kerja keras, kolaborasi, dan inovasi. Arsip adalah warisan sejarah yang tidak ternilai harganya, sekaligus menjadi pondasi untuk menciptakan kebijakan yang lebih baik di masa depan. Oleh karena itu, Jawa Tengah telah memberikan teladan penting bahwa pengelolaan arsip bukan hanya tentang menyimpan dokumen, tetapi juga melestarikan peradaban bangsa.
Semoga prestasi ini dapat memotivasi seluruh daerah di Indonesia untuk terus berbenah, meningkatkan tata kelola kearsipan, dan menjadikan arsip sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan daerah. Arsip bukan sekadar dokumen, tetapi nyawa sejarah bangsa.
