Siapkan Perda Perpustakaan, DPRD DIY Serap Masukan dari Arpusda Jateng

SEMARANG- Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perpustakaan DPRD DIY berupaya menyerap berbagai masukan dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Senin (24/8/2020).
Serapan masukan dari Pemprov Jateng ini untuk melengkapi draf yang sedang disusun.
Ketua Pansus Raperda Perpustakaan DPRD DIY, Novida Kartika Hadhi, menuturkan masukan dari berbagai pihak sangat berguna untuk pembahasan draf raperda agar lebih optimal.
"Selama ini, DIY kan belum ada Perda soal perpustakaan. Kalau Pergub (peraturan gubernur) malah sudah ada. Kami melihat Jateng seperti apa, kemarin- kemarin kami juga sudah ke Madiun terkait Perda ini seperti apa, nantinya ada yang sekiranya bisa dimasukan dalam perda kami," jelas Novida.
Dinas Arpus Jateng merupakan bagian dari objek raperda ini, sehingga berbagai masukan sangat dibutuhkan. Hal ini dimaksudkan agar ketika perda itu disahkan benar-benar mampu diimplementasikan.
Menurutnya, Pansus juga perlu mengetahui berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi perpustakaan di dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Termasuk berbagai inovasi dalam rangka memajukan perpustakaan untuk meningkatkan literasi.

Nantinya, kata dia, perda tersebut akan dielaborasikan dengan keistimewaan yang dimiliki DIY. Termasuk pengelolaan naskah- naskah kuno yang banyak di Jogja.
"Naskah kuno masih banyak dimiliki secara personel. Dalam pergub juga tidak disebutkan aturannya seperti apa, nantinya itu akan dimasukan juga ke perda ini," ucapnya.
Sementara, Kepala Dinas Arpus Jateng, Prijo Anggoro BR, menuturkan dalam studi banding yang dilakukan dengan protokol kesehatan ketat itu, Pansus DPRD DIY menanyakan sejumlah kendala yang dihadapi perpustakaan masa kini.
Digitalisasi merupakan keniscayaan yang harus dilakukan. Perpustakaan DIY akan mengelola naskah kuno, tantangannya yakni mengubahnya menjadi digital.
"Perpustakaan DIY itu bagus- bagus. Cuma saat ini belum ada perda-nya. Di sana pustakawan-ny juga banyak, ada 12 untuk lima kabupaten dan kota, sedangkan Jateng 42 orang untuk 35 kabupaten/kota," terangnya.
Mantan Camat Somagede Banyumas ini juga membeberkan perpustakaan yang jelek yakni hanya menyediakan buku, perpustakaan yang bagus menyediakan pelayanan yang baik.
Sementara, perpustakaan paling baik, bisa membentuk komunitas- komunitas. Ia bertekad menciptakan suasana seperti itu di perpustakaan.
"Semua pertanyaan dari Pansus DPRD DIY terkait perpustakaan sudah saya jawab. Semoga bisa berguna untuk pembentukan perda," terangnya.
Ia menegaskan, perpustakaan dan arsip maju jika kepala daerahnya getol mendukung upaya literasi. Anggoro menyebut Gubernur Ganjar sangat getol agar perpustakaan dan arsip memiliki peran penting dalam kehidupan.
Di sisi lain, anggota Pansus Perpustakaan DIY, Ahmad Baihaqy Rais, menanyakan soal sertifikasi pustakawan dan perpustakaan di desa.

Ia juga mengapresiasi langkah kepala Dinas Arpus Jateng yang telah membawa perpustakaan dan kearsipan Jateng maju.
"Enyonge kesemsem karo kepala dinase (saya terpesona sama kepala dinasnya). Mudah- mudahan yang baik- baik bisa diterapkan di DIY," ujar anak politikus senior, Amien Rais ini. (*)

Share this Post


Berita ini bermanfaat?