Login Anggota




Login reminder Lupa Password?

Piagam Penghargaan

sertifikatlkd 2013

Piagam Penghargaan LKD teladan 2013

Statistik Kunjungan

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini239
mod_vvisit_counterKemarin4482
mod_vvisit_counterMinggu ini23414
mod_vvisit_counterAkhir minggu26976
mod_vvisit_counterBulan ini117026
mod_vvisit_counterAkhir bulan132030
mod_vvisit_counterTotal4489545

Ada: 44 tamu, 4 bots online
Hari ini: 26 - Jul - 2014

AAI (Asosiasi Arsiparis Indonesia)

ANGGARAN DASAR

MUKADIMAH

Sadar bahwa arsip adalah merupakan salah satu simpul pemersatu bangsa, maka pengelolaan arsip harus diupayakan secara seragam,
sehingga bermuara pada suatu titik temu yang sama yaitu jati diri bangsa Indonesia.
Sampai saat ini keseragaman tersebut belum mencapai kepada tahap yang ideal. Hal ini dikarenakan belum tercapainya keseragaman
persepsi mengenai arsip dan dunia kearsipan dari pengelolanya, yaitu Arsiparis. Untuk terwujudnya keseragaman persepsi, ilmu, pengetahuan,
keterampilan dan orientasi mengenai arsip dan kearsipan serta hubungan nasional dan internasional, dibutuhkan suatu wadah profesi, komunikasi
dan kajian ilmiah yang dapat mengantarkan Sumber Daya Manusia kearsipan ke arah tujuan yang dicita-citakan . Maka berkat rahmat Tuhan
Yang Maha Esa dibentuklah sebuah wadah dengan nama Asosiasi Arsiparis Indonesia yang disingkat AAI.

BAB I; NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 1
Organisasi yang mewadahi komunitas professional kearsipan ini dinamakan Asosiasi Arsiparis Indonesia yang disingkat AAI;

Pasal 2
Kantor Pusat AAI berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia, Jakarta.

BAB II; SIFAT, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3
AAI bersifat kekeluargaan, forum komunikasi, profesional dan ilmiah.

Pasal 4
AAI berazaskan Pancasila;

Pasal 5
AAI bertujuan
1. Mempertinggi mutu SDM bidang kearsipan sehinga tercipta tenaga kearsipan yang handal dan mandiri;
2. Mempertinggi mutu penyelenggaraan dan pemanfaatan kearsipan;

BAB III; USAHA

Pasal 6
Untuk mencapai tujuan sebagaimana disebut pada pasal 6, AAI berusaha antara lain :
1. Melakukan kajian dan publikasi ilmiah di bidang kearsipan;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi;
3. Mempertinggi mutu hasil kegiatan Arsiparis dan tenaga kearsipan;
4. Melakukan kerja sama dengan Pemerintah dan organisasi lainnya dalam mempertinggi mutu profesi arsiparis dan kearsipan.
5. Melakukan kerjasama dengan pemerintah dalam mensosialisasikan arsip dan kearsipan kepada seluruh lembaga pemerintah, lembaga
swasta dan masyarakat luas;
6. Menyelenggarakan forum komunikasi antar arsiparis untuk pengembangan profesionalisme;

BAB IV; KEANGGOTAAN

Pasal 7
Keanggotaan AAI terdiri dari:

  1. Arsiparis dan tenaga kearsipan yang bekerja pada instansi pemerintah;
  2. Pejabat struktural yang masih aktif di bidang pembinaan kearsipan;
  3. Arsiparis dan tenaga kearsipan yang bekerja pada BUMN, BUMD dan lembaga swasta;
  4. Masyarakat pencinta arsip, pemerhati arsip, dan kaum professional kearsipan;
  5. Anggota kehormatan;

Pasal 8
(1) Keanggotaan Arsiparis yang Pegawai Negeri Sipil dan pejabat struktural bidang kearsipan bersifat pasif (otomatis menjadi anggota);
(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat 3, 4 dan 5 , pejabat struktural non kearsipan, PNS tenaga kearsipan dan pensiunan
Arsiparis bersifat aktif dengan cara mendaftarkan diri.

Pasal 9
Syarat-syarat keanggotaan;
1. Profesional;
2. Berkebangsaan Indonesia;
3. WNA hanya dapat menjadi anggota kehormatan yang diputuskan melalui rapat pengurus nasional AAI Pusat dan ANRI;

Pasal 10
Keanggotaan seseorang dalam AAI berakhir, apabila:
1. Meninggal dunia;
2. Pindah ke dalam jabatan struktural di luar lingkaran pembinaan kearsipan sehingga menjadi bersifat keanggotaan aktif;
3. Meminta berhenti secara tertulis;
4. Dikeluarkan dari keanggotaan berdasarkan rapat pleno pengurus cabang atas rekomendasi dewan kehormatan karena melanggar
kode etik Arsiparis;

Pasal 11
Hak dan kewajiban anggota
1. Anggota berhak menghadiri konperensi dan atau kongres;
2. Anggota memiliki hak bicara dan hak suara sesuai tata-tertib konperensi dan atau kongres;
3. Anggota dapat dipilih menjadi pengurus AAI ;
4. Anggota berkewajiban mematuhi ketentuan yang diputuskan bersama dalam konperensi dan atau kongres.

BAB V; KEPENGURUSAN

Pasal 12
Kepengurusan Organisasi AAI terdiri dari:
1. Pengurus Nasional ;
2. Pengurus Wilayah untuk tingkat propinsi;
3. Pengurus Cabang untuk tingkat kabupaten/kota;

Pasal 13
Pengurus Nasional:
1. Pengurus Nasional dipilih melalui kongres AAI;
2. Pengurus Nasional terdiri dari ketua umum, wakil ketua umum , ketua I, II, III, IV, V, dan VI, sekjen, wakil sekjen , Sekretaris,
wakil sekretaris, bendahara wakil bendahara, dan ketua departemen-departemen;
3. Semua unsur anggota dapat menjadi pengurus nasional AAI;
Pasal 14
Pengurus wilayah:
1. Pengurus Wilayah dipilih melalui musyawarah wilayah :
2. Pengurus Wilayah sekurang-kurangnya terdiri dari ketua,wakil ketua I dan II, sekretaris, wakil sekretaris I dan II, bendahara, wakil
bendahara, dan ketua bidang I, II, dan III.
3. Semua unsur anggota dapat menjadi pengurus wilayah AAI;

Pasal 15
Pengurus cabang :
1. Pengurus cabang dipilih melalui musyawarah cabang;
2. Pengurus cabang sekurang-kurangnya terdiri dari ketua,wakil ketua I dan II, sekretaris, wakil sekretaris I dan II, bendahara, wakil
bendahara, dan ketua seksi I, II, dan III.
3. Semua unsur anggota dapat menjadi pengurus cabang AAI;

Pasal 16
Legalisasi pengurus
1. Pengurus Nasional dilantik dan dikukuhkan oleh atau atas nama Kepala Arsip Nasional RI atas permohonan panitia kongres;
2. Kepala Arsip Nasional RI dalam hal ini bertindak sebagai fihak yang mewakili Southeast Asian Regional Branch of International
Council on Archive (SARBICA);
3. Pengurus Wilayah dilantik dan dikukuhkan oleh pengurus nasional;
4. Pengurus Cabang dilantik dan dikukuhkan oleh pengurus wilayah.

BAB V; MEKANISME ORGANISASI

Pasal 17
Kongres:
1. Kongres merupakan forum tertinggi dalam AAI ;
2. Kongres diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun;
3. Peserta kongres terdiri dari pengurus nasional, utusan wilayah, dan utusan cabang;
4. Kongres Luar Biasa dapat dilakukan untuk membahas persoalan yang dianggap luar biasa;

Pasal 18
Musyawarah Nasional
1. Musyawarah Nasional merupakan lembaga tertinggi kedua dalam AAI;
2. Musyawarah Nasional berwenang mengangkat Koordinator wilayah AAI dan Dewan Kehormatan AAI
3. Musyawarah Nasional dapat diselenggarakan pada setiap tahun;

Pasal 19
Konperensi:
1. Konperensi merupakan lembaga tertinggi dalam AAI Tingkat Cabang;
2. Konperensi diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga tahun dan dapat diundur sampai lima tahun;
3. Peserta konperensi adalah semua anggota yang berada di bawah koordinasi cabang

Pasal 20
(1) Hak dan kewajiban anggota selama kongres, munas atau konperensi diatur dalam tata tertib;
(2) Semua utusan memiliki hak suara;
(3) Peninjau memiliki hak bicara tetapi tidak memiliki hak suara.

Pasal 21
Quorum
1. Kongres dapat dilanjutkan dan dianggap sah apabila dihadiri oleh utusan yang menjadi wakil dari setengah lebih satu dari jumlah
cabang yang terdafatr pada AAI Nasional;
2. Kongres dapat dilanjutkan tanpa quorum;
3. Konperensi dapat dilanjutkan dan dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota
cabang yang diundang;
4. Bila quorum tingkat cabang tidak terpenuhi, maka sidang dapat dilanjutkan setelah berkonsultasi dengan Pengurus Nasional AAI;

Pasal 22
Pemungutan suara
1. Pemungutan suara baik pada konperensi maupun kongres dilakukan berdasarkan aturan atau tata tertib yang disepakati pada
sidang pendahuluan;
2. Baik keputusan konperensi maupun kongres dianggap sah apabila mendapat dukungan setengah lebih satu suara utusan yang hadir;
3. Apabila dalam membuat kesepakatan terjadi kesamaan suara, maka fihak yang mendapat dukungan dari pengurus domisioner yang
diberlakukan dengan sebelumnya diumumkan oleh pimpinan sidang;

Pasal 23
Kewenangan kongres, musyawarah nasional dan konperensi
1. Kongres memiliki kewenangan menyusun, menyesuaikan dan mengubah anggaran dasar dan angaran rumah tangga AAI;
2. Kongres memiliki kewenangan menyusun program kerja dan memilih pengurus AAI tingkat nasional;
3. Kongres luar biasa memiliki kewenangan membubarkan AAI;
4. Kongres dan munas memiliki kewenangan merumuskan dan mensahkan Kode Etik Arsiparis;
5. Munas memiliki kewenangan untuk membentuk Dewan Kehormatan Arsiparis;
6. Konperensi memiliki kewenangan menyusun program kerja dan memilih pengurus tingkat cabang;

BAB VI; DEWAN KEHORMATAN ARSIPARIS

Pasal 24
Dewan Kehormatan Arsiparis bertugas:
1. Menyusun, menyesuaikan dan mengubah Kode Etik Arsiparis;
2. Menyusun prosedur pengaduan dan penyelesaian pelanggaran kode etik;
3. Menerima pengaduan atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan anggota;
4. Menyelenggarakan penyelidikan bagi anggota yang diduga melanggar Kode Etik Arsiparis;
5. Menjatuhkan sanksi terhadap anggota yang melanggar kode etik;
6. Membuat rekomendasi kepada pimpinan instansi bagi Arsiparis yang melanggar kode etik;
7. Memeriksa keuangan pengurus nasional, pengurus wilayah dan pengurus cabang;

BAB VII; KEUANGAN

Pasal 25
(1)Sumber keuangan AAI berasal dari uang pendaftaran, iuran bulanan, sumbangan yang tidak mengikat dan dana yang
dihasilkan akibat suatu kerja sama;
(2)Sebelum Asosiasi Arsiparis mandiri baik di tingkat nasional,tingkat wilayah maupun di tingkat cabang di bidang keuangan, maka
pembiayaan dapat difasilitasi dari dinas.
(3)Pembiayaan dilakukan untuk kegiatan yang menyangkut keberadaan Asosiasi Arsiparis ;

BAB VIII; PEMBENTUKAN ORGANISASI TINGKAT NASIONAL

Pasal 26
(1) AAI dideklarasikan secara formal oleh Peserta Pemilihan Arsiparis Teladan dan para pejabat struktural pendampingnya di Jakarta
pada tanggal 14 bulan Agustus tahun 1998
(2) AAI didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan;

BAB VII; ATURAN PERALIHAN

Pasal 27
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat diubah oleh Kongres apabila mendapat persetujuan dari 2/3 jumlah anggota yang
diundang yang memiliki hak suara;

Pasal 28
Pembubaran AAI dapat dilakukan oleh Kongres Luar Biasa yang diadakan khusus untuk membahas pembubaran tersebut;

Pasal 29
Hal-hal yang tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;

Arsip Statis

arsip-statis

Galeri Arsip Foto